PT Perusahaan Listrik Negara Cabang Sumatera Utara (PLN Sumut) dinilai tidak sensitif terhadap kepentingan masyarakat. Bahkan, PLN Sumut dianggap mengabaikan himbauan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov) dan DPRD Sumut, untuk tidak melakukan pemadaman listrik pada malam hari selama bulan Ramadhan. "PLN tidak sensitif dan tidak bisa membaca suasana kebatinan masyarakat yang mendambakan kekhusukan dalam ibadah," ucap Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK), Farid Wajdi tadi malam. Menurutnya, masyarakat perlu mempertanyakan komitmen PLN yang tidak mempedulikan jaminan pasokan listrik, meski sering disampaikan Pemprov dan DPRD Sumut. "PLN seperti 'anjing menggonggong kafilah berlalu'. Meski gubernur dan DPRD Sumut sudah 'teriak' tetapi itu pun tidak dipedulikan," keluhnya.Mungkin, sebut Farid, ketidakpedulian PLN terhadap imbauan Pemprov dan DPRD Sumut tersebut disebabkan ketiadaan wewenang untuk menghukum atau memberikan sanksi. Namun, menurut Farid, PLN tidak menghormati institusi Pemprov dan DPRD Sumut. "PLN melecehkan kedua institusi tersebut," ujar dekan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) tersebut.Ironisnya lagi, lanjut Farid, ada kesan PLN membangun ‘mitologi’ yang keliru dengan menyebutkan pemadaman listrik terjadi jika ada peristiwa alam seperti angin kencang.
Pernyataan seirama juga diutarakan oleh Wakil Ketua DPRD Sumut, Chaidir Ritonga. Dikatakannya, DPRD Sumut akan menagih janji manajemen pihak PLN, yang mengatakan akan membenahi persoalan pemadaman listrik ini. “Pemadaman listrik tidak hanya selama Ramadhan, seharusnya PLN bersikap bijak. Kenapa saat sahur juga harus melakukan pemadaman listrik?” ujarnya .Menurut koordinator bidang pembangunan DPRD Sumut tersebut, setelah pihaknya memperoleh data tentang seberapa sering PLN memadamkan listrik, maka DPRD tidak hanya menagih janji manajemen PLN tapi juga akan mendatangi kantor PLN Medan. “Kalau data sudah kita peroleh, maka DPRD akan mendatangi kantor PLN langsung sekaligus menagih janji mereka,” ucap politisi dari Partai Golongan Karya ini.Senada dengan persoalan PLN, Chaidir juga akan memperingati PDAM Tirtanadi yang juga menyebabkan kurangnya pasokan air bersih di beberapa daerah. Misalkan di Kecamatan Medan Helvetia, karena di daerah ini, air tidak mengalir sejak Sabtu pekan lalu. “Seharusnya pihak PDAM membenahi manajemen mereka, apalagi ini sudah masuk Bulan Ramadahan,” katanya.Rencananya, sebut Chaidir, DPRD Sumut dan Forum Wartawan Peduli Air Bersih (Forwara) akan membahas manajemen dan menginvestasi perkembangan terakhir Tirtanadi pada tanggal 15 Agustus mendatang. “DPRD serius terhadap persoalan ini, dan hal ini akan dibahas bersama Forwara 15 Agustus nanti," tegasnya.Sebelumnya, General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumut, Krishna Simbaputra, mengatakan, pasokan listrik menjelang Ramadhan dan Idul Fitri aman, karena daya yang tersedia melebihi kebutuhan masyarakat. Menurut Krishna, dengan keberadaan tujuh pembangkit listrik yang ada, termasuk transfer daya dari PT Inalum, pihaknya menghasilkan daya 1.657 MegaWatt (MW). Namun, dalam beberapa hari terakhir, pemadaman listrik masih sering terjadi, meski tidak diketahui ada peristiwa alam yang merusak mesin pembangkit listrik.Sementara itu, anggota DPRD Sumut, Bustami Hasibuan, mengatakan, PLN dianggap tidak mempunyai komitmen keumatan karena masih seringnya terjadi pemadaman listrik selama bulan Ramadhan. "Kesan yang muncul terhadap PLN sangat negatif," ujarnya. Disebutkannya, masih seringnya pemadaman listrik di Sumut tersebut menjadi indikasi kuat jika PLN tidak serius bekerja untuk kepentingan masyarakat Bahkan, lanjutnya, PLN di Sumut juga dinilai tidak memiliki komitmen untuk melayani masyarakat yang sedang menjalankan berbagai kegiatan ibadah Ramadhan.Pihaknya juga menilai, PLN kurang menghormati komitmennya dengan Pemprov Sumut tentang penyediaan pasokan listrik selama Ramadhan, Namun, kondisi itu pun dapat menunjukkan indikasi jika Pemprov Sumut juga kurang serius dalam menjaga komitmen.
