Tiga gelombang massa yang terdiri dari ratusan orang menggelar unjukrasa di gedung DPRD Sumatara Utara (Sumut), yang berada di jalan Imam Bonjol, Medan, Sumut.Aliansi Masyarakat Peduli Pembaharuan (AMPP) Sumut, lebih dahulu menggelar aksinya. Massa mendesak agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) segera memeriksa Kepala Dinas Bina Marga Sumut, Marapinta Harahap yang diduga terlibat dalam kasus korupsi senilai Rp10 miliar.Mantan Kadis Kimbagwil Deliserdang itu diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi danagerakan Deliserdang membangun. Kasus ini menurut massa merupakan dugaan titipan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI yang sampai sekarang masih di petieskan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut).Koordinator aksi, Rahmat Hidayat, mengatakan, pihaknya juga tengah menyoroti sejumlah penyimpangan yang terjadi dalam proses pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan di Sumut. Yaitu beberapa proyek pembangunan dan pengembangan jalan sarta penyalah gunaan anggaran."Kami minta Plt (Pelaksana tugas, red) Gubernur, Bapak Gatot Pujo Nugroho dapat bertindak tegas terhadap seluruh pejabat di
Pemprovsu yang terlibat dalam segala bentuk penyelewengan keuangan negara," Jerit Hudayat melalui pengeras suara.Hidayat juga membeberkan penggunaan uang negara di Dinas Bina Marga Sumut, pada proyek APBD Tahun anggaran 2010 per 15 November 2010. Diuraikannya, proyek tersebut menelan biaya dengan jumlah dana DIPA Rp 44.451.310.700 dan nilai kontrak Rp 34.813.944.939, namun hal ini dikesalkan oleh AMPP karena kebijakan-kebijakan yang diambil selalu ditutupi oleh politisasi keadaan.Selang beberapa menit kemudian, sekelompok massa yang mengatas namankan Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pendidikan (FKMPP) Sumut, juga tiba di Gedung DPRD Sumut. Geromblolan massa ini juga memiliki tuntutan yang sama, yakni meminta agar aparat penegak hukum dapat bertindak tegas dalam mengusut sejumlah kasus korupsi yang melibatkan para oknum pejabat di daerah ini.Menurut FKMPP, penanganan kasus korupsi di Sumut terkesan sangat lamban, FKMPP juga membeberkan sejumlah nama oknum pejabat Pemko Medan yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, yang hingga kini tak ada kejelasan dari kasus tersebut. Diantaranya Walokota Medan, Rahudman Harahap, yang telah menjadi tersangka dalam kasus TPAPD 20005, sejak 25 Oktober 2010 silam.Namun belum selesai FKMPP menggelar orasinya, sekelompok massa lainnya yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Independen Indonesia (Gemini) dan Gerakan Pemuda Peduli Pembangunan (GP3SU) memasuki gedung DPRD Sumut secara berbondong-bondong.Namun desakan yang dilontarkan oleh GP3SU, sedikit berbeda dengan dua kelompok massa lainnya. GP3SU meminta Plt Gubsu, Gatot Pudjonugroho untuk menjalin hubungan harmonis dengan para PNS serta legislatif yang akhir-akhir ini terkesan mulai retak. Massa juga meminta agar anggota DPRD Sumut menggunakan hak interplasi (hak bertanya) kepada Plt Gubsu, terkait pengangkatan dan penonjoban sejumlah pejabat eselon III.Kesimpulan dari seluruh aksi ini, meminta agar DPRD Sumut dapat berkerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya baik sebagai pengawas kinerja Pemerintah Daerah, serta sebagai legeslasi anggaran dan pengawasannya.Massa juga meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) segera melakukan audit dalam penggunaan dana di Dinas Bina Marga Sumut, yang diduga telah diselewengkan oleh Kepala Dinasnya, Marapinta Harahap.Namun sangat disayangkan aksi yang digelar oleh tiga gelombang massa yang berjumalh ratusan orang itu hanya diterima oleh salah seorang staf Humas di DPRD Sumut, Rospita Manurung. Hal ini dikarenakan tidak seorang pun anggota dewan yang berada di gedung DPRD Sumut.
