Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan pendanaan pembangunan transmisi listrik Pulau Sumatera sekitar 1.000 kilometer akan meniru skema pendanaan pembangunan Jalan Tol Cipularang yang melibatkan pemerintah daerah, bank BUMN, bank pembangunan daerah dan BUMN Karya.“Pembangunan transmisi listrik Sumatera akan dibiayai dari konsorsium bank BUMN dan bank pembangunan daerah (BPD). Tidak ada lagi pendanaan yang berasal dari pinjaman luar negeri,” kata Dahlan usai Rapat Pimpinan Kementerian BUMN di Gedung Bank BNI Jakarta.Menurut Dahlan,
konsorsium bank BUMN dan BPD sangat siap untuk membayai proyek transmisi listrik yang menjadi terobosan pemerintah dalam mengatasi krisis listrik di Pulau Sumatera.Pada kesempatan itu, Dahlan mengumpulkan direksi PT PLN dan empat bank BUMN yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN, termasuk BUMN Karya yaitu PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya, PT Waskita Karya, PT Hutama Karya dan PT Pembangunan Perumahan (PP).Untuk itu, ada enam BUMN yang siap menggarap proyek transmisi listrik Sumatera dari Palembang, Pekanbaru, Jambi hingga Medan. Dalam kajian awal, pembangunan transmisi listrik dibagi dalam 12 paket yaitu paket I-II dikerjakan Wijaya Karya, paket III dan X dikerjakan PT PP, paket IV digarap Hutama Karya, VII-VIII-IX dikerjakan oleh Waskita Karya, VI dan XI dikerjakan Adhi Karya. Sedangkan PT PLN akan menggarap paket XII.Menurut Dahlan, sistem transmisi baru itu akan mengalirkan pasokan energi listrik dari Sumatera Selatan ke Sumatera Utara. Sumatera Selatan dipilih sebagai sumber listrik karena dinilai mempunyai cukup banyak pembangkit listrik dengan harga ekonomis, sebaliknya, Sumatera Utara kekurangan listrik, sementara tarifnya mahal.Ia menggambarkan harga listrik produksi di Sumatera Selatan terhitung murah, hanya Rp800 per watt. Adapun harga listrik dari Pekanbaru mencapai Rp2.000 per watt, sedangkan harga listrik produksi Medan bahkan mencapai Rp4.500 per watt.Sementara itu, Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro menuturkan pola pembiayaan dari masing-masing perbankan masih harus menunggu penyelesaian studi kelayakan oleh PT PLN yang diharapkan selesai Juni 2014. “Studi kelayakan oleh PLN diharapkan rampung paling lambat Juni 2014,” ujarnya.Studi kelayakan akan mengkaji soal mekanisme pendanaan termasuk ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) perbankan dan regulasi yang mengatur soal konsorsium. “Jadi semua mekanisme harus mengikuti hasil studi kelayakan sehingga tidak ada yang dilanggar di kemudian hari,” tegas Imam.Terkait waktu pengerjaan selama 30 bulan atau sekitar 2,5 tahun, Imam menuturkan masih tergantung persiapan dan kapan pembangunannya dimulai. “Awal pembangunan kemungkinan baru bisa dimulai pada terbentuknya pemerintahan baru. Sepertinya tidak bisa sekarang (dalam waktu dekat),” ujarnya.
